Benang Merah Problematika Hukum di Indonesia

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Walaupun negara kita menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi bukan berarti negara tidak bisa menentukan waktu hidup seseorang atau untuk memaksa warga negara meninggalkan tanah yang sudah ditempatinya puluhan tahun. Penyebab hal tersebut karena negara kita didirikan sebagai negara hukum. Seluruh kegiatan dan tindakan setiap orang yang berada di Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka, akan terikat dan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Ketika ingin menegakan hukum dan keadilan maka diperlukan lembaga yang berfungsi untuk melakukan fungsi peradilan yakni lembaga yudikatif. Dalam kaitannya dengan konsep trias politica sering disebut dengan Rule Adjudication Function (kekuasaan mengadili pelanggaran peraturan).

Adagium “fiat justitia ruat caelum” atau yang bermakna keadilan harus ditegakan walaupun langit runtuh menjadi slogan yang mengerikan di negeri ini. Menjadi hal yang tragis karena pencarian keadilan yang hakiki menjadi hal yang lebih sulit ditemukan dibandingkan menemukan semut di dalam butiran garam. Banyak sekali contoh yang ada pada masyarakat terkait bagaimana hukum bertindak bukan sebagai pelindung masyarakat melainkan menjadi alat kuasa sekelompok penguasa.

Sehingga perlu terus digali terkait sebab utama dari ketidakadilan yang dominan muncul dalam hukum kita. Apabila merujuk pada Lawrence friedman (The Legal System: A Social Science Prespective, 1975), terdapat tiga gatra yang perlu dikenali untuk meninjau suatu hukum nasional. Ketiga gatra itu yaitu substansi peraturan perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga gatra tersebut dalam praktiknya saling berkaitan dan saling berhadapan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga muncul pertanyaan faktor mana yang paling dominan, apakah pada pendekatan aktor (sumber daya manusia) atau pada pendekatan struktural?

Apabila menggunakan pendekatan aktor, maka dapat dilihat bahwa struktur bukan sesuatu yang ajeg atau tidak bisa diubah. Karena dalam konsep Machievelli, struktur adalah ‘fortuna’, yang berarti kondisi-kondisi yang harus dihadapi oleh aktor. Sama hal nya dengan sistem hukum di Indonesia, mau tidak mau faktor ‘aktor’ atau sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum sangat berpengaruh besar terhadap mampu tidaknya peradilan kita menghasilkan putusan yang tidak saja memberikan kepastian tetapi juga adil dan bermanfaat.

Berdasarkan hal di atas, pola rekrutmen dan mekanisme karier dalam lembaga peradilan termasuk rekrutmen penegak hukum (polisi, jaksa, ppns, dll) menjadi faktor kunci dimulainya perbaikan dunia hukum kita. Paling tidak perlu dikaji kembali terkait pola rekrutmen dan jenjang karier hakim agung, hakim konstitusi, hakim ad-hoc, hakim di lingkungan peradilan umum, TUN, agama, dan militer,jaksa, polisi, serta pimpinan di lembaga negara indpenden seperti KPK. Mengutip kata William Gaddis, “Power doesn’t corrupt people, people corrupt power.”

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *