Angket KPK: Overacting dan Unreviewable

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sebenarnya sudah cukup lama menahan diri untuk ikut ‘terjun’ ke dalam pusaran perdebatan yang sedang hangat akhir-akhir ini yaitu terkait Hak Angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selanjutnya saya sebut Hak Angket KPK. Tapi, namanya manusia selalu menjadi tempat untuk dicoba. Banyak kawan-kawan yang mengajak diskusi baik melalui chat atau obrolan santai untuk membahas hal ini. Dan, akhirnya malam ini saya menulis terkait pandangan saya tentang Hak Angket KPK, semoga tidak menambah ‘ruwet’ polarisasi masyarakat, sudah lelah bangsa ini jatuh ke lubang yang sama. Mengawali tulisan ini, terlebih dahulu saya paparkan tiga hal penting terkait hak angket ini.

Pertama, perlu disadari bersama bahwa hak angket adalah produk legislatif, berarti merupakan hak yang melekat pada institusi lembaga legislatif atau DPR dalam hal kelembagaan, bukan hak milik perorangan si anggota DPR. Apa implikasinya? Pengambilan keputusan untuk menggunakan hak konstitusional tersebut akan mewakili DPR sebagai suatu lembaga, tentu saja proses dan finalisasi  hak angket tersebut harus melalui prosedur hukum yang diatur di konstitusi, undang-undang hingga peraturan DPR.

Kedua, ditinjau dari segi filosofis, hak angket merupakan salah satu bentuk perwujudan dari fungsi pengawasan DPR yang hakikatnya adalah bentuk pengimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang cukup besar. Silvia Mihalcea (2012) menjelaskan alasan dasar dan urgensi legislatif melaksanakan fungsi pengawasan (oversight function) datang secara alami dari adanya prinsip demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemberian mandat dari rakyat dalam pemilihan umum yang berujung kepada kewajiban setiap anggota legislatif untuk memastikan (verify) setiap kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan nasional dan pencapaian kesejahteraan sosial.

Ketiga, dalam konteks Indonesia pengaturan mengenai hak angket dan hak-hak DPR lainnya (hak interplasi dan hak menyatakan pendapat) diatur secara umum pada Pasal 20 A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Melihat rumusan tersebut, maka pengaturan terkait mekanisme dan tata cara penggunaan hak tersebut masih harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan adanya open legal policy bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan pengaturan lebih lanjut berkaitan implenmetasi dari hak Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Saat ini pengaturan hak angket di taraf undang-undang diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau selanjutnya saya singkat UU. MD3.

Overacting DPR dan Persoalan Legislative Heavy

Ada dua isu krusial yang menyebabkan Hak Angket KPK menimbulkan pro dan kontra. Pertama, terkait dengan obyek hak angket yang ditujukan kepada KPK. Perdebatan timbul karena obyek hak angket yang diatur pada konstitusi dan UU. MD3 seharusnya ditujukan kepada pemerintah (executive), sehingga sangat tidak relevan dan sulit diterima oleh akal sehat bila hak angket ditujukan kepada KPK. Kedudukan KPK sudah sangat jelas yaitu lembaga negara independen (state auxiliary institution) yang bersifat independen atau tidak berada pada cabang kekuasaan eksekutif. Isu kedua yaitu terkait persoalan formiil/ prosedural hak angket, baik pada saat penetapan dalam rapat paripurna DPR dan pembentukan pansus angket yang dinilai telah menyimpang dari UU. MD3.

Tindakan DPR tersebut lebih menunjukan adanya arogansi dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya. Salah satu penyebab dari hal tersebut yaitu adanya atribusi kekuasaan negara yang berlebihan (over) kepada DPR saat amandemen UUD 1945. Adanya pergeseran kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya pengaturan konstitusional berupa hak dan kewenangan baik kepada DPR secara kelembagaan maupun keanggotaan, sedangkan di sisi lain hak preogatif presiden dan kewenangan lembaga tinggi lainnya justru dipangkas. Sehingga, tidak salah bila para ahli tata negara Indonesia menyebutkan bahwa UUD 1945 hasil amandemen telah merubah konstitusi yang bersifat executive heavy menjadi legislative heavy.

Source: http://cdn2.tstatic.net

Kondisi tersebut menurut Fajrul Falaakh (2014) akan membuka kesempatan terjadinya concentration of power and responsibility upon the DPR, sehingga dari sisi praktik ketatanegaraan DPR mudah mengalami suatu political shock, karena besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaganya tidak diikuti pengalaman dalam mengelola kekuasaan tersebut dan akhirnya  berujung pada sikap yang overacting.

Hak Angket Unreviewable

Hari ini Pantia Angket KPK (Panitia Angket) sudah mulai bekerja dengan mulai memanggil sejumlah pihak untuk didengarkan pendapatnya. Padahal terbentuknya Panitia Angket tersebut juga masih diperdebatkan. Namun, dalam pandangan penulis, tidak lengkapnya unsur fraksi pada Panitia Angket sebenarnya tidak berpengaruh apapun terhadap keberadaan hak angket itu sendiri karena Pasal 201 UU. MD3 hanya memberikan limitasi bahwa keanggotaan panitia khusus/ panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi, sedangkan keberadaan hak angket hanya ditentukan pada rapat paripurna DPR.

Apabila tidak lengkapnya unsur fraksi pada Panitia Angket tidak mempengaruhi keberadaan dari hak angket, lantas bagaimana pengaruhnya terhadap eksistensi dari hak angket? Pada titik tersebutlah seharusnya menjadi pembahasan. Apabila panitia angket tidak merepresentasikan seluruh fraksi maka DPR telah melanggar pasal 201 ayat (2) UU. MD3, karena rumusan pasal a quo sangat jelas bahwa “[…] DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR”.

Tanpa ada panitia khusus/ panitia angket maka hak angket seharusnya tidak berfungsi apa-apa. Paripurna DPR sebenarnya hanya melakukan ‘aktivasi’ terhadap hak angket, sedangkan hak angket tersebut menjadi suatu yang bersifat in concreto melalui kegiatan yang dilakukan oleh panitia angket (melalui permintaan keterangan dari Pemerintah, saksi, pakar, organisasi profersi, dan/ atau pihak lainnya).

Pertanyaan lebih lanjut bagaimana bila panitia angket yang terbentuk tidak sesuai ketentuan dalam atau dalam kata lain bertentangan dengan undang-undang? Dalam rasio yang sederhana maka panitia angket tersebut seharusnya tidak memiliki legitimasi hukum. Tetapi problem utamanya yaitu  tidak adanya lembaga yang bisa menilai atau menguji (review) untuk memutuskan legalitas panitia angket yang secara mutatis mutandis juga akan menentukan legalitas keberadaan hak angket DPR.

Tidak adanya lembaga yang menilai atau melakukan pengujian/ review inilah yang menimbulkan ‘Hak Angket KPK’ ini menjadi bola liar yang tak memiliki ujung. Masing-masing pihak mengklaim dengan beragumen bahwa pendapat hukum mereka yang paling benar. DPR bersikukuh kuat bahwa hak angket mereka memiliki legalitas, misalnya tanggapan Ketua Panitia Angket KPK terhadap penolakan dari banyak pihak dengan bergumam “Enggak ada urusan, jalan terus…”. Di sisi lain KPK berpendapat sebaliknya.

Bahkan, 132 Pakar Hukum Tata Negara Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara yang diketuai Prof. Mahfud MD sudah mengeluarkan petisi menolak Angket KPK dengan mendasarkan adanya cacat prosedural pembentukan Pansus Angket KPK. Tapi, seperti penulis sampaikan di atas bahwa adanya 132 pendapat pakar hukum, bahkan 1000 pendapat pakar hukum pun tidak memiliki nilai hukum apapun terhadap proses hak angket KPK tanpa adanya pengaturan konstitusional mengenai mekanisme hukum untuk menguji dan menilai/ mereview keberadaan hak angket tersebut.

Berbeda dengan produk legislasi dari DPR seperti undang-undang yang memiliki lembaga pengujian oleh kekuasaan kehakiman melalui pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi, maka penggunaan fungsi pengawasan DPR melalui hak angket tidak diikuti dengan mekanisme yang serupa. Hal ini yang menimbulkan tidak adanya check and balances antar lembaga negara, padahal apabila dikaji secara teoritis keberadaan hak angket, hak interplasi, dan hak menyatakan pendapat sebenarnya sudah tidak sesuai dengan prinsip sistem presidensial, karena lebih cocok diterapkan pada sistem parlementer.

Seperti halnya Amerika serikat juga tidak mengatur pada konstitusi terkait ketentuan hak penyelidikan dan pengawasan (investigations and oversight) yang ada pada kongres mereka, bahkan putusan supreme court mereka menyatakan bahwa penggunaan investigasi oleh kongres kepada pemerintah federal hanya bisa dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan fungsi legislasi mereka, artinya penggunaan hak penyelidikan sangat terbatas dan tidak bisa sembarangan.

Akhirnya, yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan gugatan secara politik kepada DPR, dengan terus menyuarakan dan mengingatkan agar mereka dapat bertindak dalam menggunakan kekuasaannya sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Paling mudah adalah berikan saja sanksi politik kepada partai politik yang paling gentol dan semangat dalam bertindak sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya, misalnya tidak usah memilih partai tersebut di pemilu berikutnya baik di pileg dan pilpres. Sayangnya, komposisi parpol yang mendukung angket ini justru berasal dari parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, ini tentu bisa berubah layaknya peribahasa ‘lempar batu sembunyi tangan’, bersuara pro terhadap pemberantasan anti korupsi, tapi parpol pendukungnya justru semangat melakukan pelemahan terhadap lembaga pemberantas korupsi.

Referensi

Silvia Mihalcea, “Parliamentary Oversight In Romania, A Guarantee of Achieving Separation of Powers in The State”, Lex ET Scientia.Juridical Series, Volume 2, Nomomr XIX, 2012.

Mohammad Fajrul Falaakh, 2014, Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *