Revitalisasi Hubungan

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tulisan ini dimuat pada Harian Seputar Indonesia Edisi 9 April 2016

(http://koran-sindo.com/page/news/2016-04-09/1/7/Revitalisasi_Hubungan)

Sebagai penikmat kemerdekaan dan hidup di era reformasi maka berimplikasi kepada peran yang berada di pundak Mahasiswa Indonesia. Tantangan yang dihadapi tidak lagi berada pada wilayah regional, tetapi sangat tergantung pada kondisi tatanan kehidupan masyarakat internasional.

Menurut Huntington dalam The Clash of Civilization (1996), pasca berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya komunisme, sumber konflik utama yang dihadapi umat manusia tidak lagi masalah ideologi dan ekonomi, tetapi perbedaan kebudayaan. Huntington mendefinisikan lebih rinci bahwa peradaban adalah pengelompokan tertinggi dari orang-orang yang tingkat identitasnya paling luas yang dimiliki oleh orang (bahasa,sejarah,agama, adat istiadat, lembaga) sehingga membedakannya dari spesies lain.

Pola kemajemukan bangsa Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik dan tepat akan berujung kepada disintegrasi. Sehingga, mahasiswa harus mampu menjadi elemen utama bangsa yang sadar atas tantangan besar yang dihadapi oleh negaranya. Kerangka pikir dalam menghadapi suatu masalah yang ada di tengah masyarakat harus dilakukan dengan tepat. Immanuel Kant (1781) dalam tulisannya Kritik der reinen Vernunft, memperinci jalan manusia dalam menangkap suatu hal: pertama melalui inderanya (Sinnlichkeit) dan kedua, melalui akal sehatnya (Verstand). Tugas besar yang ada pada mahasiswa yaitu bagaimana dapat menangkap dan memetakan permasalahan yang ada di lingkugannya dengan tetap menjaga independensi dari diri mahasiswa itu sendiri, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan peran mahasiswa sebagai agent of change dapat berjalan dengan baik.

Kritik sosial yang biasanya disampaikan kepada pemerintah dapat dinilai sebagai barometer sosial-politik masyarakat. Untuk mentransformasikan kritik-sosial menjadi kontrol-sosial maka diperlukan adalanya “sifat kolektif” dari mahasiswa untuk dapat menekan dan mempengaruhi pemerintah. Sehingga, persatuan dan menghilangkan sekat-sekat di antara kelompok/golongan mahasiswa adalah suatu keniscayaan yang harus segera dilakukan. Pergerakan mahasiswa yang bersifat eksklusif bukan cara yang ampuh dan dapat dikatakan telah tertinggal zaman.

Bentuk hubungan antara mahasiswa dan pemerintah harus diupayakan untuk mampu bersinergi dan dibangun dengan dasar prinsip gotong royong. Bergotong royong bermakna bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, pemenrintah sebagai pihak yang menjalankan executive power harus menganggap mahasiswa sebagai partner dan bukan sebagi penganggu roda pemerintahan. Ketersediaan untuk menerima kritik tentu tidak cukup untuk merubah image dari pejabat, tetapi harus diikuti dengan reaksi atas kritik tersebut dan dibuktikan dengan kinerja yang berorientasikan kepada kesejahteraan rakyat.

Yang menjadi kunci adalah persoalan yang kita temukan saat ini tidaklah cukup diselesaikan dengan reallocation of material dan reconciliation of power tetapi harus dibarengi dengan re-buliding of moral.

Pengabdian diri dan ilmu pengetahuan tidak cukup untuk dapat membentuk masyarakat yang seimbang, tetapi perlu meletakan nilai moral di atas segalanya. Sebagaimana adagium Quid leges sine moribus, yang bermakna apalah artinya hukum tanpa moralitas.

NB: Ditulis pada saat Penulis masih menjadi mahasiswa pada program sarjana di Fakultas Hukum UGM.

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *