Histori Pembantu Presiden: Perdebatan Eksekutif

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sejak merumuskan dasar negara untuk Indonesia, para founding fathers telah memberikan perhatian lebih kepada salah satu cabang kekuasaan negara yang sentral dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu cabang kekuasaan eksekutif. Hal ini terlihat dari alotnya perdebatan intelektual dan menghabiskan waktu yang cukup panjang pada sidang-sidang BPUPKI, bahkan pada detik-detik terakhir di sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dalam agenda pengesahan konstitusi perdebatan itu masih berlangsung.

Salah satu isu penting di dalam perdebatan kekuasaan eksekutif pada negara yang menggunakan sistem presidensial yaitu berkaitan kedudukan dan fungsi pembantu Presiden. Mengapa menjadi penting? Karena dalam rasio yang paling sederhana seorang Presiden dalam sistem Presidensial membutuhkan suatu tim kuat dalam kabinetnya untuk menyukseskan program pemerintah sesuai visi dan misi pemerintahannya, dalam kata yang lebih sederhana, pembantu Presiden adalah tangan dan kaki dari Presiden, suatu rezim pemerintahan tidak hanya tergantung pada seorang Presiden tetapi juga para pembantunya.

Ditinjau dalam konteks teori pertanggungjawaban intra eksekutif, Pippa Norris menjelaskan bahwa pada kabinet sistem presidensial tidak ditemukan pertanggungjawaban kolektif sebagaimana yang ada pada kabinet parlementer, sehingga setiap keputusan besar yang akan diambil Presiden bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada anggota kabinet, tetapi keputusan akan diambil sendiri dan menjadi tanggungjawab seorang Presiden.

Adanya dua sisi kepentingan pada pembantu Presiden menimbulkan perdebatan menarik. Di satu sisi kedudukan pembantu Presiden menjadi paling penting dan strategis pada lembaga kepresidenan karena sebagai faktor kunci penentu keberhasilan, di sisi lain setiap keputusan besar eksekutif akan dinilai sebagai keputusan Presiden (the chief of executive) bukan keputusan pribadi para pembantu, sehingga akan sangat penting untuk menciptakan sistem yang seimbang agar kekuasaan eksekutif bisa berjalan dengan baik dan efektif.

Muh. Yamin, Soepomo, dan Bung Hatta

Seperti yang disampaikan penulis di awal paragraf bahwa pembahasan terkait pembantu Presiden sudah dimulai saat para anggota BPUPKI membahas terkait susunan pemerintahan. Ada 3 tokoh yang menjadi kunci dalam pembahasan ini yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Muhammad Hatta, khusus Bung Hatta peran kuncinya terlihat saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Terkait pembahasan susunan pemerintahan pertama kali disampaikan oleh Muhammad Yamin pada Sidang Kedua BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 dengan agenda Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar, dalam pandangannya Muhammad Yamin membagi menjadi 3 tigkat susunan pemerintahan (eksekutif) Indonesia yaitu Pemerintahan atasan (pemerintah pusat), tengahan (pemerintah daerah), dan bawahan (badan-badan masyarakat seperti Desa). Yamin menambahkan argumennya bahwa di dalam pemerintahan atasan/ pemerintah pusat terdapat 6 putaran kekuasaan atau Yamin sebut sebagai the six power of the Republic of Indonesia yaitu sebagai berikut:

  1. Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Dewan Perwakilan;
  4. Majelis Pertimbangan;
  5. Balai Agung dan Mahkamah Tinggi;
  6. Kementerian

Pendapat Muhammad Yamin terkait the six power of the Republic of Indonesia secara tidak langsung menempatkan kedudukan Wakil Presiden menjadi satu bagian dengan Presiden, dan menempatkan kementerian sebagai kekuasaan (power) tersendiri.

Muhammad Yamin kemudian menjelaskan urgensi keberadaan Wakil Presiden sebagai pihak yang akan ‘mencukupi’ tugas Presiden untuk mengelola aliran-aliran (urusan pemerintahan) yang ada di Indonesia. Pada sisi ini, Muhammad Yamin telah meletakan Wakil Presiden tidak hanya sebagai pihak yang akan menjadi pelengkap presiden, tetapi ikut serta sebagai pihak yang membantu melaksanakan tugas yang diemban seorang Presiden. Muhammad Yamin bahkan mengusulkan Wakil Presiden berjumlah 2 orang, dengan argumen besarnya kemauan rakyat, luas wilayah negara, kepentingan penduduk, dan untuk berhubungan dengan pihak luar. Usul adanya dua orang Wakil Presiden sudah disepakati peserta sidang sampai akhirnya direvisi pada detik-detik akhir atas usulan Muhammad Hatta pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 yaitu tepat sebelum agenda penetapan dan pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Apabila ditinjau lebih jauh, sebenarnya Soepomo lah yang bisa dianggap sebagai man of the match atas peletakan konsep dan pengaturan dasar terkait kekuasaan ekesekutif di Indonesia. Hal ini karena beberapa argumen Yamin tidak disetujui, sehingga forum cenderung menyetujui beberapa argumen tandingan yang disampaikan oleh Soepomo. Salah satu contohnya yaitu pandangan Yamin terkait kedudukan kementerian yang harus bertanggungjawab kepada MPR, ini terang-terang ditolak oleh Soepomo dengan menyimpulkan pendapat Yamin justru mencirikan sistem parlementer.

Soepomo memiliki pandangan sendiri terkait kedudukan Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu Menteri hanya bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR, sehingga menteri yang memimpin suatu kementerian tidak berdiri sebagai suatu kekuasaan tersendiri tetapi berada di dalam lingkup kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Pandangan ini yang kemudian disepakati dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Amandemen Tidak Signifikan

Pada perubahan undang-undang dasar yang dilakukan pada tahun 1999-2002, ketentuan terkait Wakil Presiden dan Menteri sebagai pembantu Presiden tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemikiran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi MPR dalam PAH III BP MPR, 6- 13 Oktober 1999, lebih ditekankan pada persoalan pembatasan kekuasaan Presiden. Khusus Pasal 4 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengalami perubahan, dan rumusan pasal terkait Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden masih dipertahankan sesuai rumusan aslinya. Terkait kedudukan Menteri sebagai pembantu Presiden dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, Pasal 17 ayat (2) mengalami perubahan berupa penyesuaian ejaan bahasa.

Penutup

Berdasarkan interpretasi historis dapat diketahui bahwa pengertian pembantu Presiden di Indonesia lebih dapat banyak digali saat pertama kali pembahasan hukum dasar negara baik oleh BPUPKI dan PPKI, hal ini karena munculnya frase “dibantu oleh” pertama kali pada saat pembahasan dalam forum tersebut. Pada saat proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak 1999-2002 tidak ditemukan perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi definisi pembantu Presiden.

Pada kajian historis dapat ditemukan bahwa pembantu Presiden dimaknai sebagai pihak yang ikut serta membantu Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan saat menjalankan kekuasaan eksekutif (pemerintahan) yang melekat pada diri Presiden.

Referensi:

  1. Koichi Kawamura, “Politics of the 1945 Constitution: Democratization and Its Impact on Political Institutions in Indonesia”, IDE Research Paper, 3, September 2003.
  2. Pippa Norris, 2008, Driving Democracy: Do Power-Sharing Institution Work?, Chapter 6, Cambridge University Press, London.
  3. Safaroedin Bahar, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
  4. Tim Penyusun Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Naskah Komphrehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *