Teledemokrasi dan Rekonsepsi Legislatif

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bagaimana membayangkan setiap rakyat dapat langsung ikut serta dalam rapat paripurna DPR di senayan? Bahkan seorang rakyat dapat berkedudukan sejajar dalam menentukan isi suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Perkembangan teknologi digital memungkinkan demokrasi kita semakin berkualitas dan memiliki substansi yang lebih jelas, tapi yang terjadi di Indonesia akhir ini justru bertolak belakang.

Dua agenda besar yang terus menjadi fokus kerja lembaga legislatif Indonesia akhir waktu ini justru mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Penggunaan Hak Angket untuk menginvestigasi KPK disusul dengan disetujuinya Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur adanya presidential treshold, telah menambah alasan untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang paling tidak dipercayai oleh rakyat. Lantas, masih layakkah DPR dipertahankan?

Solusi Abad ke-21

Hingga akhir abad ke-20 para pemikir politik, filsafat, teori dan ilmu ketatanegaraan terjebak pada suatu perdebatan panjang untuk mendefinisikan model demokrasi yang digagas oleh Aristoteles melalui istilah-istilah seperti demokrasi tidak langsung (indirect democracy), demokasi langsung (direct democracy), sosial-demokrasi, dan istilah yang digunakan oleh Aristoteles itu sendiri yaitu republik (republic) atau demokrasi perwakilan (representative democracy).

Adanya perpecahan yang berpotensi terus meningkat antara warga negara dan pihak elit pemerintah terinidikasikan melalui beberapa hasil polling dan survei yang menunjukan peningkatan ketidakpuasan warga negara terhadap elit politik dan penurunan jumlah pemilih dalam beberapa pemilihan umum. Ketidakpuasan tersebut hadir disebabkan adanya kegagalan dalam menerjemahkan kemauan rakyat ke dalam kebijakan yang disepakati.

Probelematika tersebut semakin kompleks pada negara-negara modern yang menganut demokrasi perwakilan, sehingga kehadiran teknologi digadang-gadang mampu mempebaiki keadaan tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan tidak terbayangkan sebelumnya terutama berkaitan interactive communications dirasa mampu menjadi medium yang baik untuk menutup celah kesenjangan antara orang-orang yang memilih dan orang-orang yang terpilih pada lembaga perwakilan.

Gagasan tersebut menciptakan beberapa istilah baru yang berkaitan dengan demokrasi seperti, demokrasi elektronik (e-democracy), digital democracy, cyberdemocracy, dan teledemocracy. Secara keseluruhan gagasan tersebut menunjukan bahwa demokrasi di masa yang akan datang mungkin akan menjadi bagian transformasi sosial di planet ini.

Salah satu konsep yang mampu bersentuhan langsung dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia di masa depan yaitu konsep teledemokrasi (teledemocracy). Istilah teledemokrasi pertama kali dicetuskan oleh Ted Becker pada tahun 1981 dalam artikel yang berjudul “Teledemocracy: Bringing Power Back to People”. Penggunaan istilah teledemocracy  memiliki maksud yang berbeda dari e-government, digital democracy, dsb. Becker mendefinisikan teledemocracy sebagai berikut:

Teledemocracy, the term coined for electronically aided, rapid, two-way political communication, could offer the means to help educate voters on issues, to facilitate discussion of important decisions, to register instantaneous poll, and even to allow people to vote directly on public policy.”

Becker memprediksi bahwa dengan adanya kemajuan teknologi dan keberadaan dunia digital, permasalahan yang selama ini terjadi pada praktik demokrasi terutama negara-negara yang menganut prinsip demokrasi perwakilan akan mampu dipecahkan.

Konsep teledemocracy memungkinkan setiap rakyat untuk ikut serta lebih aktif dalam proses perumusan produk hukum dan kebijakan publik. Bahkan suatu saat rakyat sendiri yang akan terlibat langsung dalam proses pengusulan/ inisiasi, pembahasan, dan penentuan akhir dari suatu kebijakan.

Teledemocracy akan menciptakan republik demokrasi yang lebih kuat di masa depan. Keterlibatan langsung rakyat dalam setiap pembentukan hukum dan penentuan suatu kebijakan bukan tidak mungkin akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan demokrasi yang berlangsung hari ini.

Pada saatnya nanti, setiap rakyat di masing-masing kota cerdas (smartcity) akan berkedudukan sebagai legislator untuk dirinya sendiri. Lantas, pertanyaan berikutnya: Masihkan kita memperlukan para anggota legislatif yang akan mewakili kita?

Prespektif Konstitusi

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Rerpublik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) berada pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini sesuai dengan konsep dasar sistem presidensial yang dianut oleh konstitusi pascaamandemen yaitu lembaga legislatif tidak lebih superior dari eksekutif, dengan kata lain eksekutif tidak bertanggungjawab langsung kepada DPR. Keberadaan DPR dimaksudkan sebagai lembaga representasi politik nasional yang salah satunya memiliki fungsi legislasi.

Kata ‘legislature’ dan ‘parliament’ sering kali tertukar saat digunakan. Perbedaan di antara keduannya dapat ditelusuri apabila kita menganalisa melalui metode komparatif. Legislatures memiliki arti dasar ‘membuat peraturan’. Maksud dari ‘legislature’ tertanam kokoh pada pandangan klasik dari ‘separation of power between legislature, executive, and judiciary’. Konsep tersebut membedakan tiga jenis kekuasaan yaitu pembuat undang-undang, pelaksana urusan pemerintah, dan pihak yang melakukan interpretasi, ajudikasi, sekaligus penegakan hukum. Di lain sisi, parlemen (parliament) juga memiliki fungsi legislasi tapi juga memiliki fungsi yang lebih dari sekedar membuat undang-undang (membentuk kabinet pemerintah).

DPR merupakan lembaga legislatif yang sering kita sebut sebagai wakil rakyat yang menurut konstitusi mampu membentuk undang-undang untuk mengatur bahkan menjangkau pada hak-hak rakyat seperti perampasan kebebasan dan harta benda dalam bentuk pidana yang memiliki kekuatan memaksa. Hal ini yang kemudian menghadirkan prinsip hukum ‘een ieder wordt geacht de wet te kennen’ (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang) , dengan rasio bahwa undang-undang tersebut dibuat oleh wakil-wakil rakyat, maka sudah sewajarnya rakyat dianggap tahu undang-undang tersebut.

Prinsip hukum tersebut akan terdengar menyeramkan apabila terdapat gangguan yang menyebabkan linkage  pada prinsip hukum tersebut (hubungan rakyat dan wakilnya) menjadi tidak sinkron. Rakyat dan wakil rakyat justru saling berbeda pendapat, suara dominasi yang ada di DPR justru bertolak belakang dengan suara yang ada pada masyarakat. Bagaimana mungkin undang-undang  yang dibentuk oleh ‘wakil rakyat yang tidak dipercayai oleh rakyatnya’ mampu  merefleksikan kepentingan umum dan menyasar kepada rasa keadilan rakyat?

Demokrasi dan Teknologi

Pada saat merumuskan konstitusi, para founding fathers seperti Ir. Soekarno dan lainnya belum mengenal internet dan smartphones, sama halnya pada saat proses amandemen tahun 1999-2002, kita belum memprediksi bahwa kehidupan internet akan menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial manusia seperti hari ini. Hari ini di abad ke-21 dunia telah berubah, dan cenderung menunjukan perubahan tersebut akan terus semakin cepat.

Teknologi memungkinkan setiap orang melakukan diskusi secara bertatap langsung melalui teleconference, menggunakan sistem electronic voting (e-vote) untuk menyampaikan suara, berdiskusi panel secara live di instagram story, menginisiasi atau menolak sesuatu melalui petisi di change.org. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada pilihan lain untuk memperluas peran rakyat dalam proses pembentukan undang-undang.

Bahkan tidak menutup kemungkingkan suatu saat rakyat akan menentukan langsung apakah suatu rancangan undang-undang yang telah dibahas antara DPR dan Pemerintah akan disetujui atau ditolak, melakukan e-vote untuk menguji obyektifitas Perppu yang dikeluarkan presiden, atau menentukan ada atau tidaknya urgensi penggunaan hak angket dalam menginvestigasi suatu kebijakan pemerintah.

Setiap kemajuan teknologi akan mengubah cara hidup masayarakat sehingga mengubah kembali tatanan sosial yang telah berlangsung lama. Demokrasi sebagai keyakinan bersama akan lenyap bila tidak lagi dianggap mampu menjadi alat untuk menyejahterakan suatu kelompok sosial, John Adams sebagai salah satu pemimpin gerakan kemerdekaan Amerika Serikat jauh hari telah berucap “Remember, democracy never last long, it soon wastes, exhaust, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide.” Untuk itu, teledemokrasi bisa menjadi kajian lebih lanjut dengan tujuan menyelamatkan demokrasi kita yang kini cenderung dikuasai segelintir elite politik.

REFERENSI:

  1. Michael Laver, “Legislatures and Parliaments in Comparative Context”, dalam Bary Weingast, et al., Oxford Handbook of Politic and Economy, Oxford University Press, Oxford.
  2. Ted Becker, 2007, Teledemocracy, Section: E-Democracy, Category: Introduction to E-Democracy.
  3. Tony Babeo, “The Debate Over teledemocracy”, Journal The Sloping Halls Review, Nomor 2, 1995.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *